DUSUN LUWUNG

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Program ini dimulai sejak 2017 dengan menyasar 80 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi. Tahun lalu Kememterian ATR/BPN ditargetkan untuk menyelesaikan 5 juta sertifikat. Sementara tahun ini target ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi 8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Tahun depan, target ditingkatkan menjadi 9 juta, lalu 10 juta bidang tiap tahun pada tahun berikutnya hingga 2025. "Arahan dari presiden program ini akan berlansung hingga tahun 2025, harapannya semua tanah sudah tersertifikasi sebelum itu," ujar Kepala Bagian Humas kemnterian ATR/BPN, Harison Mocodompit menjawab Kompas.com, Jumat (5/10/2018). A. Syarat PTSL Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, sebagai berikut 1. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kart

Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah. Hal lain yang menjadi penyebab yakni juga minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk proses pembuatan sertipikat maka mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki, akan tetapi pada kenyataannya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si B tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut. Untuk tanah yang memiliki surat minim itu biasanya berupa leter C. Letter C ini diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu ber

Sofyan Djalil punya tip buat masyarakat agar tidak terjerat renternir. Khususnya untuk memperoleh modal usaha. Caranya ialah menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan untuk meminjam modal ke bank. “Jadi, tidak perlu lagi pinjam ke rentenir,” ujar menteri agrarian dan tata ruang (ATR) / kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut. Dengan pinjaman bank, masyarakat bisa mendapat modal usaha dengan bunga lebih terjangkau. Karena itu, pria kelahiran Aceh, 23 September 1953, tersebut mendorong mereka yang belum memiliki sertifikat agar segera mengurus di kantor BPN melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Tahun lalu sudah ada Sembilan juta bidang tanah yang disertifikatkan,” sebutnya. Nah, setelah sertifikat berhasil dimiliki, mantan menteri BUMN dan Menko Perekonomian tersebut kembali memberikan nasihat. “Jangan digunakan untuk hal konsumtif, tapi harus produktif,” tuturnya. (Source: Jawa Pos | SELASA 29 JANUARI | TAHUN 2019 | HALAMAN 20)

Berikut adalah Peta Blok Desa Ganggangpanjang dengan pembagian wilayah sebagai berikut : 1. Dusun Luwung meliputi Blok 001, 010, & 011. 2. Dusun Balepanjang meliputi Blok 002, 008, 009, 012, 013, & 014. 3. Dusun Ganggangmalang meliputi Blok 003, 004, 005, 006, 007, 015.

(Source: "Jawa Pos" RABU 6 FEBRUARI | TAHUN 2019 | HALAMAN 28)

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) menyampaikan pendekatan terbaru dalam pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Dr. H. Mohamad Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menjelaskan pendekatan terbaru tersebut adalah gerakan “1 Rumah 1 Jumantik” (juru pemantau jentik). Gerakan ini bertujuan menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Menurut Mohammad, gerakan ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik ini sudah digaungkan sejak ASEAN Dengue Day (ADD) 2015 yang lalu di Indonesia. Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Indonesia. Juru Pemantau Jentik, lanjutnya, me

Kegiatan Apel KORPRI hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 di Pendopo Kecamatan Tanggulangin. Dihadiri oleh Camat beserta staf-nya, & Kepala Desa beserta Perangkat Desa-nya. Dalam amanat, Pak Didik Widoyoko S. Sos.M.M, selaku Camat Tanggulangin, berpesan kepada seluruh peserta apel bahwa, "Jadikanlah apel KORPRI sebagai sarana bersilaturahmi antar Staf Kecamatan dengan Perangkat Desa di lingkup wilayah Kecamatan Tanggulangin ini".  Pak Camat juga berpesan, agar perangkat desa yang tidak bisa hadir Apel kali ini, agar didoakan supaya diberi hidayah oleh Allah untuk dibukakan kesadarannya dan bisa mengikuti Apel lagi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu tepat pada tanggal 17. Dimulai pukul 07.30 s/d 08.00. Dengan petugas yaitu Perangkat Desa yang bergantian tiap bulannya.

Kegiatan Sosialisasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kantor Kepala Desa Ganggangpanjang, pada tanggal 4 Februari 2019. Acaranya dimulai pada pukul 10.00 pagi.  Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 300 warga RW 01 & RW 03, dengan narasumber dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sidoarjo.

Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja hari kedua di Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019) menghadiri acara sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Gedung DBL, Jl A Yani Surabaya, Jawa Timur. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan ratusan pendamping dana desa di wilayah Jawa Timur. Membuka acara, Soekarwo sembat menjabarkan beragam pencapaian dari dana desa di Jawa Timur. Dimana sepanjang 2015-2018, Jawa Timur mendapat alokasi dana desa mencapai Rp 19 triliun. "Kami di Jawa Timur mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan Hidayat ke presiden dan para menteri yang telah membangun desa. Sejak 2015-2018, Jatim mendapat alokasi dana desa Rp 19 triliun yang telah dirasakan manfaatnya oleh 7724 desa di Jatim, 29 Kab dan satu Kota Batu," ujar Soekarwo. Soekarwo juga melaporkan dari Rp 19 triliun dana desa tersebut, sebanyak 99